"HANYA BAB 7 YANG BERDASAR EP, BAB LAINNYA SISTEM PAK"

           Judul diatas adalah informasi yang saya dapat ketika melakukan kaji banding ke satu Puskesmas di Pulau Jawa tepatnya di kabupaten Kulon Progo Jogjakarta. bagi tim puskesmas yang melakukan kaji banding sebagian masih belum "ngeh" alias belum terlalu mengerti apa maksud dari kalimat pimpinan Puskesmas tersebut. bagi saya sendiri, saya harus menelaah dan menelusur kembali dokumen pelatihan pendamping puskesmas saya agar ini dapat dipahami. ketika saya dalami ternyata tidak terlalu jauh dari pemahaman saya selama ini akan akreditasi FKTP ini.

            kajian kali ini sangat terkait dengan bahasan saya sebelumnya (akreditasi puskesmas antara sistem dan dokumen?). setelah dikaji ternyata dalam instrumen penilaian akreditasi yang terdiri atas 9 BAB, tiap BAB ada standar dan kriteria, dan setiap standar terdiri lagi atas beberapa elemen penilaian (EP). coba perhatikan lagi intrumen akreditasi dan pemetaan dokumen yang telah saya share sebelumnya. bila kita perhatikan BAB 1-9 kecuali Bab 7, saling berkaitan dan berhubungan. merupakan suatu sistem yang berpola PDCA, ada suatu kendali mutu di setiap kegiatan yang bergerak dalam suatu proses kegiatan itu sendiri. misalnya; tentang kegiatan pelayanan (example: posyandu), dari perencanaan kegiatan (RTP, RUK, dan RPK bab 1, dan bab 4), pelaksanaan kegiatan (bab 1, bab IV, bab V), evaluasi kegiatan dan Rencana tindak lanjut (minlok, peningkatan mutu) saling berkaitan bab 1, bab 3, bab 4, 5 dan 6 serta bab 9.

              kenapa BAB 7 berdasarkan elemen penilaian ?, pertanyaan ini yang selanjutnya muncul. berdasarkan telaah terhadap instrumen akreditasi bab 7 tentang Pelayanan Klinis yang berorientasi ke Pasien, penulis mempersepsikan pada Bab ini fokus pada layanan kuratif yang dilakukan puskesmas. suatu layanan kuratif diwajibkan harus mengikuti standar yang telah ditetapkan secara ilmu pengetahuan dan peraturan perundangan. sehingga setiap elemen penilaian akan ditelaah dokumennya.seluruh kegiatan yang dilakukan terhadap perseorangan/individu harus mempunyai standar yang jelas, sehingga tercipta pelayanan yang  bermutu. pada bab ini, sebuah tindakan terhadap pasien dengan diagnosa yang sama di semua tempat harus sama juga. tindakan yang dilakukan mesti mengikuti standar yang telah dibakukan. bab ini sangat terkait dengan HAK dan Kewajiban Pasien serta Hak dan Kewajiban Medis dan Paramedis.